Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN


 

Bagaimana negara menggunakan uang pajak Anda dalam APBN 2019?

Fitur interaktif ini merupakan simulasi yang memberikan gambaran atas penggunaan uang pajak Anda dalam APBN 2019, dengan menghitung kontribusi pajak Anda secara proporsional pada dua komponen besar Belanja Negara APBN, yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah & Dana Desa.

Belanja Negara pada APBN 2019 sebesar Rp2461,11 T berasal dari:

  • Penerimaan Perpajakan 1786,38 T
  • Penerimaan Negara Bukan Pajak 378,3 T
  • Hibah 0,43 T
  • Pembiayaan 296 T
Masukkan jumlah pajak yang telah Anda bayarkan pada form di bawah ini untuk mengetahui kemana alokasi uang pajak Anda. #UangKita
 
 
 

Penggunaan Uang Pajak Anda Dalam APBN 2019
 

Perhitungan ini dilakukan dengan tanpa membedakan jenis pajak yang Anda bayarkan dan hanya dalam lingkup Penerimaan Perpajakan. (PPh, PPN, PPnBM, Cukai, Bea Masuk, Bea Keluar, Bea Materai dan PBB Migas)


Alokasi Kontribusi Anda dalam Belanja Pemerintah Pusat
0
Pelayanan Umum

Total Anggaran Dalam APBN 2019: Rp517,34 T

Alokasi ini digunakan untuk mempercepat capaian dan sasaran pada fungsi pelayanan umum, yaitu (1) pengelolaan jumlah ASN mengacu pada prinsip zero growth dengan tetap memerhatikan prioritas kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan; (2) meningkatnya kinerja birokrasi yang efektif dan efisien, serta meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik yang tercermin dari jumlah instansi pemerintah (IP) yang telah menerapkan Sistem Informasi Pelayanan Publik menjadi 580 IP; (3) meningkatnya transparansi birokrasi, tercermin dari meningkatnya jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang telah menerapkan penggunaan e-Services dengan baik menjadi 500 UPP; dan (4) mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis K/L yang berbasis output.

 
0
Pertahanan

Total Anggaran Dalam APBN 2019: Rp108,43 T

Alokasi ini digunakan untuk mempercepat capaian dan sasaran yang diharapkan, yaitu (1) pengadaan 65 paket kendaraan taktis (Rantis), suku cadang, kendaraan tempur (Ranpur), dan suku cadang kendaraan taktis; (2) pengadaan/ penggantian 18 unit kendaraan tempur; (3) pengadaan/penggantian 31 senjata dan munisi; (4) pembangunan 29 unit Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Kapal Angkatan Laut (KAL), alat apung, dan Ranpur/Rantis; dan (5) peningkatan/pengadaan 43 unit radar, Penangkis Serangan Udara (PSU), dan alat komunikasi dan elektronika lainnya.

 
0
Ketertiban dan Keamanan

Total Anggaran Dalam APBN 2019: Rp142,97 T

Alokasi ini digunakan untuk mempercepat capaian dan sasaran, berupa (1) peningkatan fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) di lima pengadilan tingkat pertama dan lima pengadilan tingkat banding; (2) modernisasi satu unit peralatan teknologi intelijen; (3) pelaksanaan 3.500 kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum; (4) pelaksanaan operasi keamanan laut bersama dalam negeri selama 210 hari operasi serta empat operasi bersama terkoordinasi bilateral; (5) proteksi keamanan informasi pemerintah melalui fasilitasi perangkat operasional siber dan sandi untuk pemerintah daerah di 110 titik (tingkat Pemprov/Pemkab/Pemkot); (6) pembangunan Integrated Fusion Center dan Supervisory Control and Data Acquisition/ Industrial Control System; serta (7) layanan pengadaan dan distribusi logistik kebencanaan pada 68 lokasi.

 
0
Ekonomi

Total Anggaran Dalam APBN 2019: Rp389,6 T

Alokasi ini digunakan untuk pencapaian sasaran antara lain (1) pembangunan jalur kereta api sepanjang 394,8 km; (2) pembangunan jalan baru sepanjang 774,4 km; (3) pembangunan 48 bendungan baru dan 114 unit embung baru; (4) pembangunan dan rehabilitasi 37.177,0 m jembatan baru; (5) pembangunan 52 lokasi pelabuhan laut, terselenggaranya angkutan laut perintis sebanyak 113 trayek; (6) pembangunan 4 bandara baru; (7) pembangunan 42.796 ha irigasi dan rehabilitasi 127.582 ha jaringan irigasi; (8) 57 kabupaten/kota terhubung backbone fiber optic palapa ring, 1400 lokasi akses internet, dan 5000 desa broadband terpadu.

 
0
Perlindungan Lingkungan Hidup

Total Anggaran Dalam APBN 2019: Rp17,76 T

Alokasi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran, berupa (1) kawasan hutan yang dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 340.039 hektar; (2) luas hutan yang dikelola masyarakat dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan seluas 1 juta hektar; (3) jumlah kelompok usaha perhutanan sosial sebanyak 1.500 kelompok; (4) rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif seluas 206 ribu hektar; (5) tersedianya bibit berkualitas dan bibit produktif sebanyak 47,5 juta batang; (6) data kinerja DAS dari 34 Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL); (7) rehabilitasi hutan mangrove seluas 1.000 hektar; (8) penyediaan sarana pengendalian kerusakan perairan darat sebanyak 500 unit; (9) rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara sipil teknis sejumlah 3.000 unit; (10) pengamanan kolaboratif Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) bersama masyarakat oleh 196 KPH; (11) penyediaan benih berkualitas dan materi genetik unggul seluas 10.580 hektar; (12) penghapusan penggunaan merkuri pada 6 lokasi; (13) patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) wilayah Sumatra dan Kalimantan di 698 desa; (14) patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua di 48 desa; (15) peningkatan peran serta Masyarakat Peduli Api (MPA) di 45 desa; (16) 100 pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya; (17) peta morfometri bentang lahan skala 1:50.000 sebanyak 414 nomor lembar peta (NLP); dan (18) peta dasar pertanahan seluas 3.051.000 ha. Selain itu, Pemerintah juga memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai bentuk penataan aset produktif dan keberpihakan terhadap para petani dan rakyat kecil dengan target 9,0 juta sertifikat pada tahun 2019.

 
0
Perumahan dan Fasilitas Umum

Total Anggaran Dalam APBN 2019: Rp26,52 T

Alokasi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran yaitu (1) pemberian bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan untuk 312 unit rumah; (2) pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman melalui pembangungan dan pengembangan kawasan seluas 2.043,0 ha; (3) pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem pengelolaan air limbah untuk 167.680 KK; (4) pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem pengelolaan drainase di kawasan seluas 25 ha; (5) pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem penanganan persampahan untuk 215.500 KK; (6) pembinaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di 3.424 liter/detik; dan (7) pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 8.000 unit dan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk 198.500 unit.

 
0
Kesehatan

Total Anggaran Dalam APBN 2019: Rp62,76 T

Alokasi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran, yaitu (1) tersedianya makanan tambahan bagi 1.535.000 balita kurus; (2) terbinanya 1.200 Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI; (3) terlaksananya pembinaan Puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada 3.973 Puskesmas; (4) terlaksananya gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat (Gema Cermat) pada masyarakat di 206 kab/kota; (5) tersedianya paket penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian malaria; (6) terlaksananya penugasan tenaga kesehatan secara team based (Nusantara Sehat) dan secara individu; (7) tercapainya perluasan cakupan PBI Program JKN menjadi 96,8 juta jiwa; (8) tercapainya kesertaan 30.108.272 ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai standar pelayanan; dan (9) tercapainya 59.442 sampel obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan 24.952 sampel makanan yang diperiksa sesuai standar.

 
0
Pariwisata

Total Anggaran Dalam APBN 2019: Rp5,33 T

Alokasi ini digunakan untuk mencapai sasaran yang diharapkan, yaitu (1) terlaksananya pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata; (2) terlaksananya fasilitasi/dukungan perbaikan/peningkatan akses transportasi ke destinasi pariwisata pada 10 destinasi pariwisata prioritas; (3) terlaksananya peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan (4) terlaksananya pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata dalam negeri ke mancanegara.

 
0
Agama

Total Anggaran Dalam APBN 2019: Rp10,14 T

Alokasi ini digunakan untuk mempercepat capaian dan sasaran, berupa (1) meningkatnya pelayanan ibadah haji dalam negeri melalui revitalisasi dan pengembangan asrama haji; (2) meningkatnya kualitas pembinaan ibadah haji dan umrah melalui pembinaan petugas haji profesional; (3) penyediaan rumah ibadah agama Kristen yang bersih dan sehat sebanyak 1.091 unit; (4) rumah ibadah Katolik yang difasilitasi sebanyak 161 lokasi; (5) penyediaan rumah ibadah agama Hindu yang bersih dan sehat sebanyak 300 lokasi; dan (6) rumah ibadah Buddha yang mendapatkan bantuan rehabilitasi sebanyak 74 lokasi, yang mendapatkan bantuan proses persertifikatan sebanyak 100 lokasi, serta penyediaan rumah ibadah yang bersih dan sehat sebanyak 759 lokasi.

 
0
Pendidikan

Total Anggaran Dalam APBN 2019: Rp152,69 T

Alokasi ini digunakan untuk pencapaian sasaran yaitu (1) meningkatnya akses layanan pendidikan dasar, dengan indikator banyaknya jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah penerima bantuan PIP melalui KIP sebanyak 20,1 juta siswa; (2) tercapainya mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi sebanyak 471,8 ribu mahasiswa; (3) bantuan operasional sekolah untuk 8,9 juta siswa; (4) meningkatnya kualitas pembelajaran melalui revitalisasi pendidikan tinggi vokasi pada 40 perguruan tinggi; dan (5) akreditasi BAN-PT pada 3.800 prodi/perguruan tinggi.

 
0
Perlindungan Sosial

Total Anggaran Dalam APBN 2019: Rp200,8 T

Alokasi ini digunakan untuk pencapaian sasaran yaitu (1) bantuan tunai bersyarat/ PKH kepada 10 juta KPM dengan kenaikan besaran bantuan sebesar 100 persen (pendidikan dan kesehatan); (2) penyaluran bantuan pangan secara nontunai (BPNT) kepada 15,6 juta KPM; (3) penyediaan bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KUBE) di perkotaan, perdesaan, pesisir, pulau-pulau kecil (PPK), dan perbatasan antar negara (PAN) bagi 101.800 KK; (4) pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga di 9 provinsi; dan (5) penanganan darurat dan pemulihan pascabencana kepada 150.000 jiwa korban bencana alam (kebutuhan dasar).

 

Alokasi Kontribusi Anda dalam Belanja Ke Daerah
0
Dana Alokasi Umum

Total Anggaran Dalam APBN 2019: Rp417,87 T

Salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

 
0
Dana Bagi Hasil

Total Anggaran Dalam APBN 2019: Rp106,35 T

Dana yang dialokasikan kepada daerah yang bersumber dari pendapatan APBN berdasarkan persentase tertentu guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana Bagi Hasil dari Pajak dan Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam.

 
0
Dana Alokasi Khusus Fisik

Total Anggaran Dalam APBN 2019: Rp69,33 T

Dana ini terdiri dari Dana Alokasi Khusus Reguler, Infrastruktur dan Publik Daerah, dan Afirmasi. Dana Alokasi Khusus Reguler ditujukan untuk pembangunan di dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan KB, Perumahan, Pemukiman, Air Minum, dan Sanitasi, Kedaulatan Pangan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Energi Skala Kecil, Kelautan dan Perikanan, Prasarana Pemerintahan Daerah, Transportasi, Sarana Perdagangan, serta Industri Kecil Menengah dan Pariwisata.

 
0
Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Total Anggaran Dalam APBN 2019: Rp131,04 T

Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan dalam bidang Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP), Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah, Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah, Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi, BOK dan BOKB, serta Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan.

 
0
Dana Keistimewaan DIY

Total Anggaran Dalam APBN 2019: Rp1,2 T

Dana ini dialokasikan untuk mendanai urusan Keistimewaan DIY, meliputi: a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c) kebudayaan; d) pertanahan; dan e) tata ruang.

 
0
Dana Otonomi Khusus

Total Anggaran Dalam APBN 2019: Rp20,98 T

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat terutama ditujukan untuk pembiayaan Pendidikan dan Kesehatan. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dermaga, sarana transportasi darat, sungai maupun laut. Selain itu, terdapat Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

 
0
Dana Insentif ke Daerah

Total Anggaran Dalam APBN 2019: Rp10 T

Dana ini dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Dana ini bertujuan untuk memberikan penghargaan (reward) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam bidang Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik, dan Perekonomian dan kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi).
 
0
Dana Desa

Total Anggaran Dalam APBN 2019: Rp70 T

Alokasi ini diperuntukan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdaya masyarakat desa.

 

*Perhitungan diatas adalah simulasi, yang didasarkan pada asumsi bahwa kontribusi pajak Anda dialokasikan secara proporsional terhadap Belanja Negara sesuai dengan alokasi dalam Nota Keuangan dan Undang-Undang APBN 2019 tanpa membedakan jenis pajak yang Anda bayarkan dan hanya dalam lingkup pajak pusat. (PPh, PPn, Cukai, Bea Masuk, Bea Keluar, Bea Materai dan PBB Migas)
 
 
 

 
 
Bagikan Hasil Kontribusi Pajak Anda ke Teman:
 
 
 
 
 

Pahami Anggaran Negerimu

APBN 2019 disusun secara lebih realistis, kredibel, berkualitas dan berkelanjutan sehingga ke depan dapat menjadi instrumen dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa.

Kawal Pelaksanaan APBN

 Partisipasi aktif masyarakat berperan penting dalam pengawasan program dan kinerja pemerintah untuk penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik